Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara penyerahan dokumen hasil penguasaan kembali kawasan sawit dan konservasi Satgas PKH yang berlangsung di Jakarta, Rabu (09/07/2025). (Foto: kemhan.go.id).

Jakarta, HAISAWIT – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menyaksikan penyerahan penguasaan kembali kawasan hutan tahap II seluas 1 juta hektare di Jakarta, Rabu (09/07/2025).

Acara tersebut juga meliputi penyerahan kebun kelapa sawit hasil penguasaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) serta kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo yang sebelumnya mengalami perambahan ilegal.

Dalam kesempatan itu, Satgas PKH menyerahkan dokumen berita acara hasil penguasaan kembali lahan kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara secara estafet melalui Jaksa Agung dan Wakil Menteri BUMN.

Langkah ini menjadi bagian dari target pemerintah menguasai kembali total 3 juta hektare kawasan hutan hingga Agustus 2025, termasuk lahan sawit, taman nasional, hutan tanaman industri (HTI), dan kewajiban plasma.

“Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen negara dalam menjaga kelestarian hutan sebagai aset nasional,” ujar Menhan RI, dikutip dari laman Kemhan, Kamis (10/07/2025).

Satgas PKH yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tercatat telah berhasil menguasai kembali lebih dari 2 juta hektare lahan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal.

Lahan yang memiliki nilai ekonomis selanjutnya akan dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Salah satu capaian strategis Satgas PKH adalah memulihkan Taman Nasional Tesso Nilo yang selama dua dekade terakhir mengalami perambahan, sekaligus mengamankan kebun sawit sebagai aset produktif.

Di sisi lain, keberhasilan Satgas PKH juga berdampak pada penerimaan negara. Dalam periode Februari hingga Juni 2025, negara mencatat pendapatan sebesar Rp615 miliar dari pajak bumi dan bangunan serta pajak non-PBB.

Menhan RI menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor yang terlibat dalam kerja Satgas PKH, mulai dari kementerian hingga lembaga teknis lainnya.

Hingga kini, pemerintah tetap menargetkan langkah strategis ini selesai sesuai jadwal sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan optimalisasi pemanfaatan lahan.***