Pemprov Kalbar dan GAPKI Cabang Kalbar menggelar FGD Pembinaan dan Pengawasan Tata Niaga Kelapa Sawit di Hotel Alimoer Kubu Raya, Rabu (09/07/2025). (Foto: Disbunnak Kalbar).

Kubu Raya, HAISAWIT – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalbar menggelar diskusi bertajuk "Pembinaan dan Pengawasan Tata Niaga Kelapa Sawit Kalbar".

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Alimoer Kubu Raya, Rabu (09/07/2025). Acara menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah maupun pelaku usaha perkebunan sawit.

Pemprov Kalbar menilai subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, tetap strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Peran sawit terlihat dari kontribusi terhadap produk domestik bruto hingga penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, perkebunan sawit juga disebut mendukung penyediaan bahan baku industri, pendapatan devisa, serta mempercepat pengembangan wilayah. Pemerintah daerah membuka ruang dialog untuk merumuskan solusi bersama.

"FGD ini diharapkan menjadi salah satu upaya dalam merumuskan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Kalbar," ujar Asisten II Setda Provinsi Kalbar, Drs. Ignasius IK, SH., M.Si, dikutip dari laman Disbunnak Kalbar, Jumat (11/07/2025).

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Heronimus Hero, menjadi salah satu narasumber utama. Ia memaparkan kondisi riil dan tantangan dalam tata niaga tandan buah segar (TBS) di Kalimantan Barat.

Pelaku usaha yang hadir melalui GAPKI Cabang Kalbar juga menyampaikan pandangan mereka tentang mekanisme harga dan distribusi TBS. Diskusi ini ditujukan agar tata niaga sawit semakin transparan dan berkeadilan.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalbar yang diwakili Asisten II. Kehadiran pemerintah daerah menegaskan pentingnya isu tata niaga sawit bagi kesejahteraan petani dan ekonomi daerah.

Dalam diskusi tersebut, juga dibahas pentingnya keseimbangan antara produktivitas kebun dengan kelestarian lingkungan. Topik ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan industri sawit.

Sejumlah rekomendasi awal muncul sebagai bahan tindak lanjut bersama. Pemerintah dan GAPKI Kalbar sepakat menindaklanjuti hasil diskusi melalui langkah konkret di lapangan.

Keseluruhan langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata niaga sawit agar lebih adil, efisien, dan mampu mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kalbar.***