GAPKI Ungkap Produktivitas Sawit Nasional Turun, Konsumsi Dalam Negeri Tembus 23,8 Juta Ton Berkat Kebijakan B40

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat konsumsi minyak sawit domestik naik signifikan menjadi 23,8 juta ton pada 2024, terdorong kebijakan B40. Sementara itu, produktivitas sawit nasional justru mengalami tren penurunan.

BERITA

Arsad Ddin

11 Juli 2025
Bagikan :

GAPKI catat konsumsi sawit domestik melonjak jadi 23,8 juta ton berkat B40, meski produktivitas kebun sawit nasional justru menurun. (Foto: gapki.id)

Jakarta, HAISAWIT – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengungkap sejumlah tantangan yang tengah dihadapi industri sawit nasional.

Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, memaparkan bahwa salah satu persoalan mendasar adalah penurunan produktivitas kebun sawit nasional. Kondisi tersebut berdampak pada daya saing sektor sawit ke depan.

“Secara nasional, produktivitas sawit kita cenderung menurun,” ujar Mukti, dikutip dari laman GAPKI, Jumat (11/07/2025).

Selain itu, GAPKI mencatat konsumsi minyak sawit domestik meningkat tajam, terutama dipicu oleh penggunaan untuk biodiesel. Tren ini terlihat sejak kebijakan B40 diterapkan secara nasional.

“Dengan kebijakan B40, kebutuhan CPO untuk biodiesel diperkirakan akan menyentuh angka 13 juta ton,” lanjut Mukti.

Namun, GAPKI juga menilai peningkatan konsumsi ini belum diimbangi kenaikan produksi. Hingga April 2025, produksi crude palm oil (CPO) tercatat stagnan di angka 16,49 juta ton dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Kalau kita ingin meningkatkan daya saing, beban-beban industri harus dikurangi. Tapi kita tetap perlu meningkatkan produktivitas dan volume produksi,” kata Mukti.

GAPKI melihat permasalahan lain juga muncul di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS). Di antaranya penerimaan tandan buah segar (TBS) yang belum matang sempurna hingga penggunaan peralatan produksi yang sudah usang.

Mukti menilai kelembagaan yang kuat menjadi bagian penting untuk memperkuat industri sawit nasional secara berkelanjutan.

“Kita perlu kelembagaan yang kuat agar industri sawit bisa lebih berperan dalam penyediaan pangan, energi, pengembangan industri hilir, serta memberikan kontribusi devisa bagi negara. Karena itu, Badan Sawit Nasional perlu segera dibentuk,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, GAPKI juga menyampaikan pentingnya percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan penyelesaian konflik legalitas lahan untuk meningkatkan produksi nasional.***

Bagikan :

Artikel Lainnya