Anggota DPRD Nunukan, Andi Yakub (Foto: Taufik/Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD).

Nunukan, HAISAWIT – Kebijakan pupuk bersubsidi yang tak lagi menyentuh kelapa sawit dikeluhkan petani di wilayah perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara. Harga pupuk nonsubsidi lokal yang tinggi dinilai membebani petani kecil.

Anggota DPRD Nunukan, Andi Yakub, menyebut petani sawit di Sebatik, Lumbis, hingga Semenggaris sangat bergantung pada pupuk untuk menjaga produktivitas kebun. Pernyataannya disampaikan menanggapi mahalnya harga pupuk nonsubsidi lokal.

“Realitasnya, petani sawit di perbatasan telah lama bergantung pada pupuk dari Malaysia karena faktor harga dan ketersediaan,” ujar Andi Yakub, dikutip dari laman SIMP4TIK Kab Nunukan, Selasa (08/07/2025).

Menurutnya, kebijakan yang hanya memasukkan beberapa komoditas pangan seperti padi, jagung, dan kedelai dalam daftar penerima subsidi membuat petani sawit sulit bertahan.

“Kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa pupuk legal dalam negeri belum bisa menjangkau semua wilayah secara merata,” ungkapnya.

Andi Yakub menilai perlunya langkah nyata agar petani tetap mampu membeli pupuk legal. Ia juga mengusulkan adanya forum lintas sektor yang fokus mencari solusi distribusi pupuk ke wilayah perbatasan.

“Organisasi lokal seperti HIPMI Nunukan memang mendukung penegakan hukum, namun semangat itu juga seharusnya disalurkan dalam bentuk solusi distribusi pupuk legal yang lebih terjangkau dan merata,” tambahnya.

Ia menjelaskan petani membeli pupuk Malaysia bukan untuk melanggar aturan, tetapi karena harga pupuk lokal yang jauh lebih mahal.

“Ini bukan soal melawan hukum, tapi soal bertahan hidup. Selisih biaya Rp1 juta hingga Rp2 juta per periode itu krusial bagi petani,” tuturnya.

Data yang ia sampaikan menunjukkan harga pupuk nonsubsidi lokal berkisar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per karung. Sedangkan pupuk asal Malaysia hanya sekitar Rp350 ribu hingga Rp450 ribu per karung.

Andi Yakub juga meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi unik wilayah perbatasan dalam menetapkan kebijakan distribusi pupuk.

“Pemerintah pusat harus melihat ini sebagai indikasi bahwa pendekatan distribusi nasional tidak bisa disamaratakan. Wilayah perbatasan punya tantangan yang berbeda,” ujarnya.

Menurutnya, forum kolaboratif melibatkan pemerintah daerah, aparat, dan pelaku usaha dapat membantu menciptakan distribusi pupuk legal yang lebih terjangkau.

Langkah ini penting agar petani sawit di wilayah terluar tetap bisa berproduksi meskipun tidak lagi mendapatkan subsidi.

Andi Yakub menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar kebijakan dibuat lebih sensitif terhadap realitas di lapangan.

“Beri ruang bagi petani untuk tumbuh, bukan menekannya dengan aturan yang tidak berpihak pada realitas,” pungkasnya.

Hingga saat ini, harga pupuk nonsubsidi lokal yang lebih mahal masih menjadi tantangan utama bagi petani sawit di perbatasan Nunukan.***