Gambar Ilustrasi Lahan Sawit

Jakarta, HAISAWIT – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan terbaru mengenai performa sektor perkebunan nasional yang menunjukkan posisi strategis Provinsi Maluku dalam peta sebaran komoditas strategis kelapa sawit pada awal tahun 2026.

Data tersebut memberikan gambaran nyata mengenai kontribusi wilayah Indonesia timur terhadap total luas perkebunan nasional yang saat ini menjadi fokus pemetaan infrastruktur pertanian guna memperkuat ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi daerah.

Dilansir dari laman bps.go.id, Jum'at (13/02/2026), luas tanaman perkebunan kelapa sawit di Provinsi Maluku mencapai 10,20 ribu hektar yang merupakan angka sementara hasil pendataan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) bersama pihak terkait.

Angka 10,20 ribu hektar ini memberikan posisi tersendiri bagi Maluku jika dibandingkan dengan komoditas perkebunan utama lainnya yang tumbuh di tanah seribu pulau tersebut berdasarkan rilis resmi kementerian terkait yakni:

• Kelapa seluas 114,89 ribu hektar.
• Kakao seluas 23,97 ribu hektar.
• Karet seluas 5,92 ribu hektar.

Keberadaan lahan kelapa sawit seluas 10,20 ribu hektar menunjukkan bahwa komoditas ini telah melampaui luasan lahan tanaman karet serta tanaman kopi yang tercatat hanya berada pada angka 1,32 ribu hektar saja.

Meskipun kelapa tetap menjadi komoditas terbesar di wilayah tersebut, eksistensi kebun sawit seluas 10,20 ribu hektar menandakan adanya diversifikasi jenis tanaman perkebunan yang mulai berkembang pada sejumlah kabupaten di wilayah Provinsi Maluku.

Penyebaran lahan seluas 10,20 ribu hektar ini didukung oleh kondisi agroklimat wilayah kepulauan yang memungkinkan tanaman kelapa sawit tumbuh dengan ketersediaan curah hujan serta intensitas cahaya matahari yang cukup sepanjang tahun.

Beberapa rincian data pendukung mengenai profil perkebunan di Maluku berdasarkan laporan resmi tahun 2024 hingga 2026 meliputi informasi mendasar sebagai berikut:

• Luas sawit mencapai 10,20 ribu hektar.
• Luas tanaman tebu nol hektar.
• Luas tembakau nol hektar.

Pemanfaatan lahan seluas 10,20 ribu hektar tersebut memerlukan koordinasi intensif antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan para pelaku usaha guna memastikan produktivitas setiap hektar lahan dapat mencapai standar rata-rata produksi nasional.

Pengelolaan lahan seluas 10,20 ribu hektar ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan lapangan kerja baru pada sektor hulu perkebunan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup signifikan bagi daerah.

Ketersediaan data presisi mengenai angka 10,20 ribu hektar tersebut memudahkan pihak perbankan serta lembaga keuangan dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani sawit mandiri yang mengelola kebun di wilayah Maluku.

Sektor perkebunan sawit di Maluku yang menempati lahan 10,20 ribu hektar berperan sebagai salah satu pilar stabilitas ekonomi perdesaan melalui mekanisme perdagangan Tandan Buah Segar (TBS) yang dikirimkan menuju fasilitas pengolahan terdekat.

Luas lahan 10,20 ribu hektar merupakan aset jangka panjang bagi Maluku dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi serta pajak sektor perkebunan yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi faktual lahan sawit seluas 10,20 ribu hektar ini menjadi acuan utama bagi instansi pemerintah dalam menyusun program bantuan bibit unggul serta distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran kepada para pekebun.

Data luas 10,20 ribu hektar ini akan diperbarui secara berkala oleh BPS guna memberikan informasi terkini bagi publik mengenai dinamika pertumbuhan luas lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia.***